Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketika Suara Jokowi Meninggi Persoalkan Ekspor dan Perdagangan

image-gnews
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 16 Maret 2017. Dengan dibukanya pintu perbatasan tersebut Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan tidak bergantung dengan Malaysia. ANTARA FOTO
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 16 Maret 2017. Dengan dibukanya pintu perbatasan tersebut Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan tidak bergantung dengan Malaysia. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suara Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkali-kali meninggi saat memberikan pengarahan di acara pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. Presiden mengeluhkan rendahnya nilai ekspor, rumitnya mata rantai perdagangan dalam negeri, hingga masih banyaknya komoditas impor kategori larangan terbatas.

Di awal-awal sambutannya, Presiden membeberkan data perbandingan nilai ekspor Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. "Thailand penduduknya 68 juta bisa ekspor US$ 231 miliar, Vietnam baru merdeka beberapa tahun sudah bisa ekspor US$ 160 miliar. Ini banyak yang keliru," katanya. Adapun nilai ekspor Indonesia, menurut Jokowi, ada di angka US$ 145 miliar.

Baca: Kesal Volume Ekspor Tertinggal di ASEAN, Jokowi Salahkan Kemendag

Menurut Jokowi, hal itu lantaran Indonesia terlalu monoton mengurusi pasar tradisional dan lupa mengintervensi pasar baru terutama di negara-negara berpenduduk besar seperti Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara di Benua Afrika. Ia pun mengancam akan menutup Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

"Kalau menurut saya enggak bermanfaat, saya tutup. Negara keluar duit tidak kecil. Apa yang sudah dikerjakan? Kalah dengan negara kecil. Enggak mau saya kerja-kerja seperti ini." ujarnya dengan nada tinggi.

Jokowi juga tampak kesal pula saat menjelaskan permasalahan terkait perdagangan dalam negeri. Ia meminta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memperhatikan mata rantai perdagangan.

Terkait perdagangan dalam negeri itu pula, Jokowi minta Kementerian mendata siapa yang menjadi penyuplai, agen, dan distributor. "Semua selalu di-update jadi keliatan titik mana yang macet. Ter-update terus. Dilihat, jangan buat regulasi yang justru industri teriak karena pasokan terhambat," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini marah pula soal kebiasaan kementerian atau lembaga yang mengikuti pameran di luar negeri, tapi ala kadarnya. Bahkan kerap telat mendaftar sehingga mendapatkan tempat yang tidak strategis untuk membangun stan. "Apa gunanya. Kalau saya, enggak usah ikut. Pilih tempat bagus yang memberi manfaat, pilih stan di lokasi strategis, itu baru namanya pameran," tuturnya.

Terakhir presiden memberikan peringatan pada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution agar terus mengurangi komoditas impor kategori larangan terbatas. Menurut Jokowi, meskipun saat ini jumlah komoditas yang masuk kategori lartas sudah berkurang dari sekitar 5.000 menjadi 2.200-an jenis. "Itu masih kebanyakan," ucapnya.

Menurut Jokowi, ketentuan lartas kerap disalahgunakan. "Lartas-lartas itu apa sih, dipikir saya enggak tahu itu buat apa, permainannya apa. Ngerti semua, kok," katanya dengan Intonasi suara meninggi.

Jokowi memberi peringatan keras jika jumlah barang yang masuk kategori lartas masih banyak. "Saya masih diem. Kalau masih juga, kebangetan. Nanti tahu sendiri," tuturnya.

Saat ditemui seusai acara, Jokowi menjelaskan semua pekerjaan para pembantunya harus dievalusi sehingga ada perbaikan dan pembenahan. "Kalau bekerja gak dievaluasi, dikoreksi, dan diawasi ya gimana yang terjadi rutinitas saja, monoton," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 menit lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

21 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club